Ini adalah fasilitas penunjang pembelajaran tentang desentralisasi dan otonomi daerah di program pascasarjana Ilmu Hukum UGM, untuk paruh kedua semester ini. Yang dimuat di sini hanyalah materi setelah mid-semester; setelah desentralisasi dan otonomi daerah dibatas dalam standar baku studi hukum. Di bagian kedua fase pembelajaran ini, 'hukum desentralisasi' dan 'otonomi daerah' diperbincangkan dalam standar yang lebih longgar, untuk tidak secara terus terang mengatakannya: disruptive.  

• Dua issue yang digeluti dalam perkuliahan ini--desentralisasi dan otonomi daerah--sejatinya adalah serangkaian proses. Proses yang ditandai dengan penggunaan istilah '-isasi' perlu dicermati secara saksama. Di fase pembelajaran yang kedua ini, mahasiswa diajak untuk saksama, tanpa harus keluar dari koridor ilmu hukum itu sendiri. Yang harus dikedepankan di sini adalah bahwa ketidaksaksamaan itu justru berhimpitan dengan fanatisme. Yang hendak didalami dalam paruh kedua ini adalah, atas dasar apa perubahan ('-sasi') dilakukan, dan ke mana arah perubahan itu sendiri. Titik ketidak-saksamaan telaah hukum yang dibidik dalam perkuliahan ini adalah bahwa desentralisasi dan otonomi daerah adalah wilayah exclusive  kajian 'hukum tata-negara' yang kepentingannya berimpit dengan penjaminan kepentingan dan kenyamanan aparatur penyelenggara negara bekerja. Oleh karena itu, perkuliahan di fase kedua hendak dipicu dengan pertanyaan: jangan-jangan studi hukum desentralisasi dan otonomi daerah adalah studi penjaminan orang-orang yang hidup dari domain negara untuk nyaman dalam berfikir dan bekerja. Rakyat dan warga negara tidak menjadi kepedulian dan perhitungan. Selama ini warga negara telah menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbagai wadah. Mereka mengelola kehidupan bersama dalam wadah institusi dan hukum adat. Hanya saja, karena mapannya tradisi exclusive para ahli hukum tata negara, hukum adat tidak berperan. Issue ini dalam tradisi ilmu politik dikenal sebagai state-centrism, yang rawan dibajak/ditunggangi oleh kepentingan otoriter yang membukus kesewenang-wenangannya dengan dasar hukum yang kuat.  Di fase kedua pembelajaran ini pengampu matakuliah ini mengajak mengedepankan bahwa '-isasi' yang tersirat dibalik desentralisasi adalah DEMOKRATISASI atau ekspresi KEDAULATAN RAKYAT atau artikulasi warganegara yang aktif dalam memperjuangan kepentingan publik.   
• Jelasnya, di bagian kedua ini juga dipersoalkan bagaimana 'studi hukum' mempersoalkan desentralisasi dan otonomi daerah. Mahasiswa diajak merefleksikan ulang cara sudut dan cara pandang, atau memperlakukan issue desentralisasi dan otonomi daerah, di samping adanya dua persoalan itu sendiri. Ada persoalan yang justru lebih mendasar namun sifatnya laten, yakni bagaimana orang-orang yang paham hukum menghukumi desentralisasi dan otonomi daerah. Ada kerangka pikir yang diasumsikan tidak problematik (nanti akan disampaikan detailnya),  dan ke-apha-an kita memperbincangkannya, justru menjadikan desentralisasi dan otonomi daerah semakin bermasalah. Orang-orang yang belajar. dan paham hukum, sangat boleh jadi justru menjadi penghambat desentralisasi dan otonomi daerah kalau kebutaannya dalam memandang persoalan tidak pernah direfleksikan, apalagi diakuai. Jelasnya, studi tentang desentralisasi dan otonomi daerah di penggal kedua perkuliahan ini bersifat disruptive  karena mempersoalkan asumsi dan kerangka pikir yang selama ini dianggap sudah mapan, padahal desentralisasi adalah persoalan perubahan. Dengan kata lain, kefanatikan--kalau bukan kepicikan--orang-orang yang paham hukum dengan kerangka pikir hukum tertentu (yang kekhasannya tidak disadari karena malas melakukan refleksi), sangat boleh jadi justru menjadi biang keladi kekacauan praktek desentralisasi dan otonomi daerah. 
• Desentralisasi dan otonomi daerah adalah fenomena yang sifatnya interdisipliner, menjadi wilayah kajian exclusive hampir semua bidang keilmuan. Keduanya bisa diperlakukan sebagai kajian secara "syah" menutup mata terhadap kajian dari bidang ilmu lain. Desentralisasi dan otonomi dikaji secara luas dalam studi administrasi negara, yang sudut pandangnya sangat mirip; sisi buta yang dihadapi atau dijalaninya juga hampir sama. Keduanya sama-sama memperlakukan desentralisasi dan otonomi negara sebagai urusan aparatur negara dalam bekerja 'mengatasnamakan' negara. Kata-kata kunci yang dipakai adalah 'kewenangan' dan 'urusan pemerintahan' yang diasumsikan sebagai urusan exclusive mereka yang: (1) dalam kesehariannya bekerja atas nama negara, dan (2) seluruh kehidupan profesionalnya dicukupi oleh pemerintah. Yang tidak disadari--tidak diakui (?)--adalah potensi untuk menggeser agenda desentralisasi dan otonomi daerah sebagai praktek penyelamatan kepentingannya sendiri. Sebagaimana telah disampaikan di atas, kedua kajian tersebut di atas lebih mengedepankan konsep kedaulatan negara, dan tidak hirau dengan kedaulatan rakyat. Ada dimensi ekonomi dalam desentralisasi yang perlu juga penjaminan hukum. Ada persoalan akses warga negara untuk mengakses proses-proses pembuatan keputusan kebijakan yang juga perlu penjaminan hukum. Lebih dari itu, berbagai hal telah digeluti dan tidak terkodifikasi sebagai hukum positif. Hal ini penting juga untuk dicermati dan di telaah. Ada keragaman satu daerah dengan daerah lain dalam berotonomi, dan oleh karenanya perlu kepekaan terhadap cara kita mengelola keragaman.

Semoga designn pembelajaran ini menggairahkan kita untuk belajar bersama.

Mata kuliah ini merupakan antisipasi Fakultas Hukum UGM terhadap permasalahan perpajakan di Indonesia. Berbagai isu yang terdapat di masyarakat, mulai dari keengganan membayar pajak sampai dengan korupsi pajak, perlu mendapat pemecahan masalah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar perpajakan, terutama ditinjau dari aspek hukum. Harapannya, mahasiswa yang telah lulus dari mata kuliah ini dapat menjadi agen peralihan pengetahuan kepada anggota masyarakat yang lebih luas, atau dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit bagi Pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan memenuhi fungsi-fungsi perpajakan.

Materi dalam mata kuliah ini mencakup pengetahuan dasar perpajakan hingga penerapan penghitungan perpajakan secara sederhana dan proses penagihan pajak. Pertama-tama, mahasiswa diberi pemahaman mengenai latar belakang keberadaan pungutan pajak. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan pada dasar-dasar perpajakan, meliputi antara lain definisi pajak dari berbagai ilmuwan, ciri-ciri dan fungsi pajak. Materi yang juga penting adalah mengenai timbul dan hapusnya utang pajak seorang subjek pajak

Setelah memahami dasar-dasar perpajakan mahasiswa diarahkan pada materi yang berkaitan dengan hukum pajak positif di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membagi materi berdasarkan kategori hukum pajak formil dan materil, dan jenis-jenis pajak di Indonesia. Materi pada bagian ini mencakup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, peradilan pajak, dan penagihan pajak.

Mata kuliah ini merupakan antisipasi Fakultas Hukum UGM terhadap permasalahan perpajakan di Indonesia. Berbagai isu yang terdapat di masyarakat, mulai dari keengganan membayar pajak sampai dengan korupsi pajak, perlu mendapat pemecahan masalah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar perpajakan, terutama ditinjau dari aspek hukum. Harapannya, mahasiswa yang telah lulus dari mata kuliah ini dapat menjadi agen peralihan pengetahuan kepada anggota masyarakat yang lebih luas, atau dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit bagi Pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan memenuhi fungsi-fungsi perpajakan.

Materi dalam mata kuliah ini mencakup pengetahuan dasar perpajakan hingga penerapan penghitungan perpajakan secara sederhana dan proses penagihan pajak. Pertama-tama, mahasiswa diberi pemahaman mengenai latar belakang keberadaan pungutan pajak. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan pada dasar-dasar perpajakan, meliputi antara lain definisi pajak dari berbagai ilmuwan, ciri-ciri dan fungsi pajak. Materi yang juga penting adalah mengenai timbul dan hapusnya utang pajak seorang subjek pajak

Setelah memahami dasar-dasar perpajakan mahasiswa diarahkan pada materi yang berkaitan dengan hukum pajak positif di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan membagi materi berdasarkan kategori hukum pajak formil dan materil, dan jenis-jenis pajak di Indonesia. Materi pada bagian ini mencakup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, peradilan pajak, dan penagihan pajak.

Biomaterial KG merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester IV, dirancang untuk menghasilkan higienis gigi yang memiliki kemampuan memahami lingkungan mulut & pertimbangan untuk pasien terkait material kedokteran gigi, sifat-sifat material dan penerapannya dalam pengelolaan material kedokteran gigi, tata kelola & keamanan umum, dan tentunya material-material yang digunakan dalam kedokteran gigi.

Harapannya, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu higiene gigi, ilmu kedokteran dasar, kedokteran gigi dasar, kedokteran gigi klinik dan ilmu keperawatan sebagai dasar untuk mencapai kompetensi sebagai seorang higienis gigi.

Ilmu Sosial dan Perilaku Farmasi merupakan mata kuliah dengan pokok bahasan yang mencakup konsep, metode, dan teori sosiologi dan psikologi serta aplikasinya dalam pelayanan kefarmasian. Aplikasi teori dan metodologi ilmu sosial dan perilaku diwujudkan dalam praktek kefarmasian dalam rangka memberikan pelayanan farmasi kepada pasien dengan pendekatan biopsychosocial, perilaku peresepan rasional, promosi kesehatan, dan upaya pencarian pengobatan (health seeking behavior) yang tepat melalui komunikasi efektif. Studi kasus-kasus yang up to date diberikan untuk mendukung sikap profesional dan pemberian pelayanan kefarmasian yang holistik dan optimal.

Kursus Dasar-Dasar Ilmu Sosial ini dirancang untuk mengkaji dasar-dasar dan filosofi ilmu-ilmu sosial yang diperlukan untuk melakukan analisis fenomena sosial. Berbekal pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk melakukan analisis fenomena sosial dan lebih memahami prinsip-prinsip dasar ilmu sosial. Kursus ini akan mengkaji berbagai teori dan konsep sosial, di samping pemahaman tentang fenomena sosial yang mendasarinya. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat lebih berpengetahuan, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dasar ilmu sosial melalui penguasaan kemampuan membaca berbagai penelitian dan gagasan yang ada dalam ilmu-ilmu sosial. Selain itu, mata kuliah ini akan mengkaji berbagai konsep IPS untuk membantu mahasiswa mampu memetakan semua permasalahan sosial di masyarakat.

Meskipun demikian, ilmu sosial bukanlah ranah yang berurusan dengan kepastian. Ini akan menyiratkan bahwa berbagai konsep dan teori yang masih ada dapat diuji untuk menghasilkan hasil yang akurat. Pemahaman konsep dan teori pengetahuan tidak terbatas pada hukum atau teori ilmu tertentu sebagai hasil statis. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah harus dipandang sebagai suatu proses, yang penggunanya mampu berinteraksi, berimprovisasi, dan mengambil bentuk proses yang berkelanjutan dalam menciptakan pengetahuan ilmiah. Implikasinya adalah bahwa siswa bukan penerima pasif dari teori dan hukum sains yang ada, tetapi dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat teori dan hasil penelitian tentang fenomena sosial mereka sendiri. Untuk itu, mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Sosial ini merupakan mata kuliah pengantar yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut.

Vaccination is one of the great public health achievements of human history. Vaccines used in national immunization programmes (NIPs) are considered safe and effective when used correctly. Vaccines are, however, not risk-free and adverse events will occasionally occur following vaccination. Public trust in vaccine safety is key to the success of vaccination programmes.

This module serves as an introduction to the whole course. You will learn about the importance of immunization programmes and how vaccines work. You will understand the relationship between vaccine coverage, adverse events and disease spread. You will also learn about the importance of vaccine regulations in ensuring the effectiveness of vaccine initiatives.

https://vaccine-safety-training.org/overview-and-outcomes-1.html

Many different types of vaccines are available, and these can be enormously successful in preventing some of the major communicable diseases particularly those that affect children if they are used correctly. This Module teaches you about the concepts and procedures required to deliver an effective immunization service in your community.

The goal of this course is to inspire students to think critically about culture. In this course students should think about what culture is made of and how these components can be explored in our own cultures and others. Looking critically at culture will encourage students to look below the surface of what we see and experience everyday and begin to recognize the source of cross-cultural misunderstanding and miscommunication.

(1) Students will identify cultural phenomena in society, (2) Students will describe the relationships of inter-cultural constitutions, (3) Students will investigate, analyze and present conditions of cultural patterns, (4) Students will explain phases in two or more cultural values and the emergence of problems, (5) Students will propose alternative solutions to the existing problems.