Isu pelayanan publik, dewasa ini, bisa menjadi isu politik, isu teknokratis administratif, maupun isu sosial. Pelayanan publik menjadi isu politik manakala pelayanan publik ditempatkan sebagai arena bertemunya mandat publik dengan kapasitas negara untuk menjawab tuntutan publik yang terkait dengan mandat yang diserahkan. Di tingkatan praksis, mandat publik sering tercermin dengan proses penyerahan tata kelola pemerintahan yang diharapkan akan mampu mereproduksi pelayanan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada titik ini, dilema politik dari sebuah pelayanan publik selalu muncul manakala para pemegang mandat tata kelola pemerintahan dihadapkan pada limitasi sumber daya yang minimalis dan pelayanan publik acap kali tidak ditempatkan dalam prioritas kebijakannya.

Pelayanan publik menjadi isu teknokratis administratif manakala pelayanan publik dianggap sebagai bagian dan hasil dari sebuah kinerja birokrasi. Pada kutub ini, terdapat beberapa persoanal teknokratis administratif dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain: (1) Integrasi pilihan politik kebijakan dengan kapasitas teknokratis administratif dari proses pelayanan publik, (2) Penjaminan akses pelayanan publik dari aspek sumber daya, jarak, dan harga pelayanan publik, (3) Jenis, keluasan, dan kedalaman sebuah pelayanan publik, (3) Penyelenggara pelayanan publik, dan (4) standar dasar dari proses pelayanan publik.

Sebagai isu sosial, pelayanan publik dipandang sebagai sebuah arena interaksi antara aktor yang mampunyai latar belakang sosial yang berbeda satu sama lainnya. Persoalan baru muncul manakala pilihan kebijakan politik, pendekatan teknokratis administratif berbenturan dengan kondisi sosial dari aktor yang terlibat dan berinteraksi